Pemerintah terus mendorong konsep ESG (Environment, Social, Governance) dalam sektor properti, termasuk dalam pembiayaan yang mendukungnya. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa penerapan konsep ESG memerlukan sebuah gerakan kolektif, mirip dengan gerakan tidak merokok di ruang publik atau inisiasi cashless di jalan tol.
Saat ini, Kementerian PUPR sedang memulai gerakan “Indonesia Green Affordable Housing” di sektor rumah subsidi. Herry menekankan bahwa penerapan ESG di sektor properti memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah sebagai regulator. Perlunya regulasi yang mendukung serta insentif, seperti kemudahan perizinan dan pendanaan murah, sangat diperlukan untuk mendorong implementasi konsep ESG.
Dalam pembiayaan sektor properti, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) hijau senilai Rp1,14 triliun untuk proyek-proyek yang sudah mendapat sertifikasi hijau. Welly Yandoko, dari BCA, menegaskan komitmen bank ini dalam mendukung konsep ESG, termasuk dalam penyaluran pembiayaan hijau.
Namun, tantangan utama dalam menerapkan konsep ESG di sektor properti adalah meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap properti hijau. Binsar Pandiangan, dari Damai Putra Group, menyatakan bahwa saat ini, faktor harga masih menjadi faktor utama dalam motivasi pembelian, meskipun komitmen pengembang untuk menerapkan konsep berkelanjutan telah meningkat.
Ignesjz Kemalawarta, dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), menyoroti perlunya insentif dari pemerintah untuk mendorong pelaku bisnis properti menerapkan konsep ESG. Dia juga menekankan bahwa penerapan konsep ESG bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan tata kelola yang solid untuk memastikan keberlanjutan bisnis tersebut.
Dalam subsektor perkantoran, penerapan konsep ESG telah lebih getol dilakukan karena adanya insentif dari perusahaan besar yang memilih gedung perkantoran yang sudah mendapat sertifikat hijau. Meskipun tambahan investasi untuk menerapkan konsep hijau mungkin lebih tinggi, tetapi penghematan energi yang dihasilkan dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
Namun, dalam subsektor perumahan, kompensasi penerapan konsep ESG mungkin lebih kecil, dan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampaknya secara akurat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendorong sektor perumahan untuk menerapkan konsep hijau atau ESG sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen serta keberlanjutan bisnis properti secara keseluruhan.
