Kementerian Perindustrian aktif memfasilitasi industri kecil untuk memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan tujuan memperluas partisipasi mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan produk lokal dan meningkatkan daya saing industri kecil, baik di pasar domestik maupun global.
Menurut Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi, pendekatan proaktif ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak sebagai katalisator. Sertifikasi TKDN tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif bagi produk atau jasa industri kecil, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut diakui dan diprioritaskan dalam kebijakan pengadaan pemerintah.
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Yogyakarta, yang berada di bawah naungan Kemenperin, telah menjalin kerja sama dengan enam pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemberian sertifikasi TKDN. Dengan persyaratan yang relatif mudah, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan lainnya, industri kecil dapat mengikuti proses self assessment untuk memperoleh sertifikasi ini.
Budi Setiawan, Kepala BBSPJIKB Yogyakarta, menambahkan bahwa pendampingan intensif juga diberikan kepada industri kecil melalui sosialisasi, workshop, dan konsultasi. Target BBSPJIKB Yogyakarta untuk tahun 2024 adalah menerbitkan 843 sertifikat TKDN IK, yang diharapkan dapat memperkuat posisi industri kecil dalam pasar dan meningkatkan daya saingnya.
Kerja sama yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat integrasi produk dalam negeri yang memiliki sertifikasi TKDN dalam berbagai aplikasi pemerintah. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan industri kecil secara lokal, tetapi juga memperluas peluang akses pasar global bagi produk-produk unggulan Indonesia.
