Pemerintah resmi akan menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional. Namun, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini akan diterapkan secara selektif dengan memberikan sejumlah insentif yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan dan menopang perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, pengusaha, dan masyarakat, sehingga kebijakan ini disertai dengan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam sektor utama.
Stimulus ini mencakup pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok dan jasa penting seperti beras, gula, jasa pendidikan, kesehatan, hingga angkutan umum. Kebijakan ini sangat penting, terutama menjelang pergantian tahun di mana harga barang dan jasa cenderung naik, sehingga langkah ini dapat mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelas bawah dan menengah. Selain itu, insentif berupa diskon listrik 50 persen untuk pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan selama Januari-Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan menjadi langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat.
Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan insentif yang telah ada, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti dengan harga jual hingga Rp5 miliar dan kendaraan listrik tertentu, serta menambahkan kebijakan baru seperti insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan hybrid. Selain itu, pekerja di sektor padat karya dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan juga akan menerima insentif PPh Pasal 21 DTP, disertai dengan optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung pekerja yang terkena PHK melalui manfaat tunai, pelatihan, dan akses informasi pekerjaan. Insentif ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli tetapi juga memberikan rasa aman bagi pekerja.
Dunia usaha, terutama UMKM dan industri padat karya yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, juga mendapat perhatian serius. Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 dan pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun adalah upaya strategis untuk meringankan beban pelaku usaha kecil. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk mendukung revitalisasi mesin pada industri padat karya guna meningkatkan produktivitas. Dengan berbagai insentif tersebut, pemerintah optimistis kebijakan ini dapat menekan risiko inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif di tahun mendatang.
Kritik terhadap potensi inflasi akibat kenaikan PPN telah diantisipasi melalui langkah strategis seperti pemberian stimulus pangan dan diskon listrik selama dua bulan pertama tahun 2025. Pemerintah berharap kombinasi kebijakan ini tidak hanya mengurangi tekanan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan antara reformasi perpajakan dan perlindungan sosial. Dengan pendekatan yang terukur dan dukungan stimulus yang luas, kebijakan PPN 12 persen diharapkan tidak hanya mampu memperkuat basis fiskal negara, tetapi juga menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
