Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), terus menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan investasi di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah konkret ini diperlihatkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam di Kabupaten Lombok Timur, NTB, pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2024.
Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Bidang Aparatur Hukum yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Agung Aristyawan Adhi, menegaskan bahwa tujuan rapat koordinasi tersebut adalah untuk memastikan keamanan investasi di Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekaligus memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, semua pihak, termasuk Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda), menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan investasi dan menekankan pentingnya pelaksanaan investasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta beriringan dengan norma sosial dan budaya setempat.
Hal ini penting agar investasi dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
Kesepakatan yang dicapai dalam rangkaian koordinasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Argumen tambahan: Dengan memastikan keamanan investasi dan menghormati adat istiadat lokal, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga mempercepat proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
