Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI melalui Biro Kerja Sama dan Hukum mengadakan sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Perundang-Undangan di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, pada Senin (25/3/2024), dengan tujuan untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan keamanan siber di Indonesia, terutama di lingkungan Lemhannas RI.
Dalam acara yang berjudul “Peran Pimpinan dan ASN dalam Penguatan Strategi Penguatan Keamanan Siber”, Brigjen TNI (Mar) Raja Erjan H.S. Girsang, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI, menekankan pentingnya kesadaran akan kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik. Hal ini sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi digital serta menjaga kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah NKRI.
Mengetahui manajemen risiko atas gangguan atau bencana yang mungkin terjadi merupakan langkah penting bagi penyelenggara sistem elektronik. Mereka harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan yang dapat mengatasi dampak dari serangan siber, yang merupakan salah satu risiko yang perlu diantisipasi.
Selain memahami dasar regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik, Lemhannas RI juga harus memahami fakta dan kondisi terkini terkait serangan siber di Indonesia. Ini juga termasuk dalam pemahaman tentang roadmap keamanan siber Indonesia untuk tahun-tahun mendatang, yang penting untuk mengantisipasi potensi serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan terhadap kedaulatan negara, termasuk institusi Lemhannas RI itu sendiri.
