Pada Kamis, 2 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan tersebut menyajikan berbagai temuan terkait pengelolaan keuangan negara selama semester pertama tahun 2024 dan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, termasuk evaluasi atas pengelolaan anggaran pemerintah pusat.
Dalam IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup laporan keuangan dari 79 kementerian/lembaga serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Meskipun demikian, ada empat kementerian/lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional. Ini menunjukkan masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran dan keuangan mereka.
Namun, BPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang erat dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Penghargaan juga diberikan terkait dengan penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga yang akan menjadi pengampu pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran 2024. Semua ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tata kelola keuangan negara tetap solid dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, Isma Yatun juga memaparkan pencapaian BPK di tingkat internasional, termasuk perannya sebagai auditor eksternal bagi berbagai organisasi dunia, seperti badan-badan PBB dan UN Panel of External Auditors. Dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, BPK mengajukan pencalonan untuk menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032, yang proses pemilihannya akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025. Dalam hal ini, BPK meminta dukungan Presiden Prabowo untuk mendukung pencalonan tersebut.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan anggaran dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.
