Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan penuh optimisme mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah berjalan di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Perkembangan ini ia sampaikan setelah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting, terutama dengan bergabungnya Papua Tengah sebagai provinsi terakhir yang mulai mengimplementasikan program ini. Dengan bertambahnya 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru, cakupan layanan MBG semakin luas. Dalam waktu singkat, hanya satu setengah bulan sejak dimulai, program ini telah menjangkau 693 satuan pelayanan, melayani lebih dari dua juta penerima manfaat. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga langkah besar dalam pemerataan akses gizi yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Meski menghadapi tantangan distribusi di wilayah yang luas dan beragam, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program ini dengan optimal. Apalagi dengan memasuki bulan Ramadan, ada beberapa penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian. Anak-anak yang menerima manfaat akan membawa pulang makanan sehingga bisa dikonsumsi saat berbuka bagi mereka yang berpuasa. Ini memastikan bahwa program tetap berjalan tanpa mengganggu ibadah Ramadan.
Tidak hanya itu, jenis makanan yang disediakan juga disesuaikan agar lebih tahan lama. Menu seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah menjadi pilihan utama, memastikan asupan gizi tetap terjaga. Sesekali, akan ada hidangan khas berbuka seperti bubur kacang hijau atau kolak. Prinsip utama yang tetap dijaga adalah keseimbangan nutrisi—setiap paket makanan mengandung protein, karbohidrat, dan serat yang cukup.
Salah satu inovasi menarik dari program MBG ini adalah penggunaan kemasan ramah lingkungan. Anak-anak yang menerima makanan diwajibkan menukar kembali kantong makanan setiap harinya. Ini bukan sekadar langkah mengurangi sampah, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter—mengajarkan kedisiplinan dan kesadaran lingkungan sejak dini. Uji coba di Sukabumi menunjukkan hasil positif, sehingga sistem ini kemungkinan akan diterapkan lebih luas di daerah lain.
Program ini direncanakan berlangsung hingga menjelang Idulfitri, dengan evaluasi rutin setiap minggu untuk memastikan efektivitasnya. Tantangan lain yang muncul adalah perbedaan pola makan di wilayah mayoritas non-Muslim. Dadan mengungkapkan bahwa ada opsi untuk tetap memasak seperti biasa di daerah tersebut, tetapi keputusan akhirnya akan diambil setelah evaluasi lebih lanjut. Yang jelas, pemerintah ingin memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali.
Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan gratis, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam membangun generasi yang lebih sehat dan bebas dari malnutrisi. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan inisiatif ini bisa menjadi model bagi program sosial lainnya di masa depan. Namun, tentu saja, kesuksesannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten serta dukungan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
