Proyek Strategis Nasional 2025-2029: Rapat Evaluasi dan Kolaborasi Kementerian
Pada Selasa (23/7/2024) di Jakarta, Kemenko Marves RI bersama berbagai kementerian dan lembaga mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk proyek strategis nasional yang direncanakan untuk periode 2025-2029. Acara ini bertujuan untuk memaparkan kemajuan dan tantangan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Keterlibatan Kementerian dan Lembaga
Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rapat ini termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Jawa Barat.
Sorotan dan Tantangan dalam Transportasi dan Infrastruktur
Kementerian Perhubungan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan operasional Bandara Kertajati. Harga avtur yang tinggi berpengaruh pada biaya tiket dan jumlah penumpang. Di samping itu, mereka juga menggarisbawahi strategi jangka panjang seperti meningkatkan okupansi melalui Bus Rakyat Terpadu (BRT) di Bandung dan upaya pengendalian polusi udara dengan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Candra, Koordinator Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang, mengungkapkan bahwa Surabaya sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan untuk bus listrik yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.
Dodi, Kabag Perencanaan dan Evaluasi Program Kementerian PUPR, memaparkan proyek-proyek infrastruktur di kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan sesuai target 2024. Meskipun beberapa proyek mungkin memerlukan waktu hingga 2025, pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung yang telah beroperasi dan proyek perlindungan pantai di pantai utara Jawa menunjukkan kemajuan signifikan. Pentingnya manajemen kontrak yang efektif juga ditekankan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.
Investasi dan Kebijakan Energi
Gunawan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jawa Barat, mengungkapkan bahwa investasi besar dibutuhkan untuk sektor-sektor seperti lingkungan, pekerjaan umum, perumahan, sumber daya air, dan transportasi. Proyek strategis di Jawa Barat mencakup berbagai sektor, dari perkeretaapian hingga bendungan, dengan beberapa proyek sudah selesai dan sebagian lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas kebijakan energi, termasuk pensiun dini PLTU Cirebon yang mungkin meningkatkan biaya produksi listrik karena penggantinya, pembangkit listrik rendah emisi, umumnya memiliki biaya produksi lebih tinggi. Mereka juga membahas rencana ekspor listrik ke Singapura melalui kerja sama internasional, dengan tiga MoU yang telah disepakati mengenai energi, energi terbarukan, dan pengembangan energi rendah karbon. Namun, green corridor untuk kabel bawah laut masih menghadapi kendala kemacetan yang memerlukan perencanaan terintegrasi agar semua perusahaan dapat terakomodasi.
Pentingnya perencanaan strategis dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efisien sangatlah jelas. Dengan berbagai tantangan dari sisi teknologi, lingkungan, dan regulasi, sinergi yang erat dan komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama. Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut tepat waktu tetapi juga memastikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kolaborasi yang solid dan perencanaan yang matang akan memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan yang berkelanjutan.
