Ekonomi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan stabil meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian global. Ini adalah momentum emas bagi kita untuk memperkuat fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan!
Satu hari menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan mengenai RUU APBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya dalam sidang paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD. Sidang ini dihadiri oleh 409 anggota dewan serta berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin, anggota Kabinet Indonesia Maju, MPR, dan DPD. Presiden Jokowi tampil dengan jas formal dan peci hitam, berbeda dengan pidato pagi yang menggunakan pakaian adat Betawi.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa syukur atas ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam satu dekade terakhir, mulai dari pandemi Covid-19 hingga gejolak geopolitik global dan ancaman krisis perubahan iklim.
“Alhamdulillah, meski banyak tantangan dan ketidakpastian, politik dan ekonomi kita tetap stabil dan mampu tumbuh berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di kisaran 5,0 persen, jauh di atas rata-rata global yang hanya 3,4 persen. Sejak 2015 hingga 2024, Indonesia telah menambah 21,3 juta tenaga kerja baru. Jokowi juga menyoroti rasio utang Indonesia yang tetap rendah dibandingkan negara-negara G20 dan ASEAN.
Ekspor Indonesia melonjak lebih dari 70 persen, mencapai USD259 miliar pada tahun 2023, dengan neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 51 bulan berturut-turut. Kesejahteraan masyarakat juga mengalami kemajuan signifikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen, kemiskinan menurun tajam menjadi 9,03 persen, dan kemiskinan ekstrem mencapai 0,83 persen pada tahun 2024.
Di sektor pembangunan, Presiden Jokowi menyoroti kemajuan infrastruktur yang sangat fokus pada kebutuhan domestik, termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Indonesia harus terus berusaha membangun SDM yang unggul, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial,” kata Presiden.
Fokus RAPBN 2025
Dalam penyusunan RAPBN 2025, pemerintah menetapkan asumsi dasar inflasi pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Pemerintah akan fokus pada pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja untuk memantapkan kemajuan Indonesia.
Belanja negara di RAPBN 2025 direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun, dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Anggaran akan difokuskan pada program-program seperti makan bergizi gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi anak-anak dan memberdayakan UMKM, serta renovasi sekolah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah juga akan meningkatkan pembiayaan rumah murah dan permodalan untuk UMKM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti empat risiko utama yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yaitu suku bunga global yang tinggi, ketegangan geopolitik, pertumbuhan ekonomi global yang lemah, dan gejolak pasar keuangan.
“Lingkungan global masih sangat tidak pasti meskipun ada pola yang berulang,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah akan tetap fokus pada kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, reformasi pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan melanjutkan reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memperkuat ruang fiskal.
RAPBN 2025 dirancang dengan visi jangka panjang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan optimisme dan tekad yang kuat, pemerintah berharap APBN 2025 dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan global, sambil terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.
Reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang sehat akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.
