Percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy atau OMP) adalah langkah untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Tujuannya adalah agar peta tersebut dapat dijadikan acuan yang akurat dan akuntabel dalam berbagai kegiatan serta pembuatan kebijakan yang berbasis spasial. Implementasi kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
Menurut Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, pemanfaatan Kebijakan Satu Peta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang, percepatan penetapan batas daerah, dan pengembangan masterplan kawasan di Indonesia. Melalui partisipasi 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi, serta melibatkan 158 Peta Tematik, Kebijakan Satu Peta mencakup berbagai informasi geospasial yang penting.
Hingga Maret 2024, sebagian besar Peta Tematik telah terintegrasi dan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi sebesar 86 persen. Target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 adalah sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6 persen.
Peta tematik yang dihasilkan dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah digunakan dalam mendukung berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti Reforma Agraria, Peta Tutupan Kelapa Sawit, dan berbagai masterplan pengembangan kawasan. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta pada akhir 2018, dan saat ini sedang direvisi untuk memperluas akses masyarakat.
One Map Policy Summit 2024 akan diselenggarakan pada 26-27 Juni 2024 untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta kepada publik. Acara ini juga bertujuan untuk meluncurkan perluasan pemanfaatan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk akses publik, serta membahas ide dan gagasan dalam menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta setelah tahun 2024.
Praktisi pembangunan dari sektor publik, swasta, hingga generasi muda diharapkan dapat berjejaring dan bertukar gagasan melalui forum ini, yang akan menghadirkan pembicara yang ahli dalam bidang Kebijakan Satu Peta serta mengundang kementerian/lembaga/organisasi dan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta wadah untuk berbagi wawasan, kebijakan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan data geospasial untuk pembangunan yang berkelanjutan.’
