Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimis mampu memperluas penerapan tata kelola kota pintar atau smart governance di seluruh wilayah Indonesia.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, kami yakin smart governance bisa diterapkan lebih luas di Indonesia,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan resminya pada Selasa (28/5/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Yusharto saat memimpin rapat Rencana Penyelenggaraan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building bersama Inha University Korea Selatan di Aula BSKDN, Jakarta.
Lebih lanjut, Yusharto menekankan bahwa smart governance bukan hanya soal teknologi, melainkan juga tentang bagaimana semua pihak bisa bekerja sama untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Yusharto berharap bahwa kerja sama dengan Inha University dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dapat mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Kerja sama dengan Korea Selatan, khususnya dengan Inha University, salah satu universitas terbaik di Kota Incheon, diharapkan dapat menyerap banyak pengetahuan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di negara kita,” katanya.
Yusharto juga berharap bahwa seluruh pemerintah daerah ke depannya dapat memiliki pemahaman yang sama tentang smart governance dan menerapkan konsep tersebut di wilayah mereka masing-masing.
“Kita perlu membangun basis data yang akurat dan terkini untuk mendukung kebutuhan penelusuran data dan informasi sebagai dasar penyusunan strategi kebijakan, yang sekali lagi, untuk mendukung tata kelola kota pintar,” tegasnya.
dengan penerapan smart governance yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan di seluruh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dan pembelajaran dari negara lain dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
