Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakhiri tahun 2024 dengan pencapaian yang menggembirakan dalam hal penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Khusus di subsektor perikanan tangkap, total PNBP yang berhasil dihimpun mencapai Rp 1,053 triliun, sementara total PNBP KKP secara keseluruhan tembus Rp 2,16 triliun. Pencapaian ini menunjukkan betapa sektor kelautan dan perikanan terus berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.
Perolehan kinerja sektor perikanan tangkap terdiri dari dua bagian, yaitu PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA) senilai Rp 955,39 miliar dan dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT) yang mencapai Rp 101,193 miliar. Penerapan sistem PNBP pascaproduksi, yang sudah diterapkan sejak tahun 2023, menjadi bagian penting dari implementasi penangkapan ikan terukur (PIT). Melalui sistem ini, pendapatan negara akan lebih proporsional sesuai dengan jumlah ikan yang berhasil ditangkap dan didaratkan, menciptakan keadilan dalam proses bisnis perikanan.
Pencapaian ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah dan pelaku usaha perikanan itu sendiri. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyatakan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha. Kewajiban untuk membayar PNBP sesuai dengan hasil tangkapan ikan menjadi salah satu faktor utama kesuksesan penerapan sistem ini, yang tidak hanya memastikan kelancaran ekonomi tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam.
Latif juga menegaskan bahwa hasil dari PNBP ini akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Salah satu bentuknya adalah melalui pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan yang akan diberikan kepada nelayan agar mereka dapat lebih produktif dan sejahtera. Program ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antar pelaku usaha perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menambahkan bahwa penerapan PNBP pascaproduksi ini tidak hanya untuk menciptakan pemerataan ekonomi, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam, menjaga laut tetap sehat, dan memperkuat ekonomi biru yang berkelanjutan. Dengan begitu, diharapkan Indonesia bisa terus maju sebagai negara kelautan yang sejahtera dan berkelanjutan.
