Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa kenaikan ini diproyeksikan menyumbang tambahan penerimaan sebesar Rp75 triliun, yang akan memperkuat fondasi fiskal negara untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, pemerintah tetap mengedepankan prinsip keadilan dengan membebaskan PPN untuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan daging agar dampaknya tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diberlakukan terutama untuk barang dan jasa mewah, seperti bahan makanan premium, layanan kesehatan eksklusif, dan listrik rumah tangga dengan daya tinggi. Kebijakan ini dirancang agar masyarakat berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional, mencerminkan asas keadilan yang menjadi landasan reformasi perpajakan.
Namun, pemerintah juga menyadari potensi dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, paket stimulus ekonomi senilai Rp265,6 triliun disiapkan untuk mendukung berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah hingga pelaku usaha. Stimulus ini mencakup bantuan pangan berupa beras untuk 16 juta penerima, diskon listrik 50 persen untuk pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA, serta insentif fiskal bagi UMKM dan industri padat karya.
Dukungan ini bertujuan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memitigasi tekanan inflasi, dan mendukung dunia usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Meski kebijakan ini mendapat tanggapan beragam, termasuk kekhawatiran dari para pengamat ekonomi yang menilai potensi penurunan konsumsi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap optimistis bahwa pendekatan komprehensif yang diambil dapat mengantisipasi tantangan tersebut. Dengan belajar dari langkah negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, pemerintah Indonesia berupaya mengadaptasi kebijakan stimulus yang sesuai dengan karakteristik ekonomi nasional, sehingga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap masyarakat tetap terjaga.
