Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengadakan kegiatan sosialisasi terkait reformasi birokrasi di internalnya dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Webinar Internalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Penguatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN pada Senin (1/4/2024). Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam pembukaan webinar tersebut mengajak seluruh jajaran untuk bersatu dalam menjadikan Reformasi Birokrasi tahun 2024 menjadi lebih baik.
Meskipun kinerja pencapaian anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 mencapai 97 persen, untuk tahun 2024 ditargetkan penyerapan dan realisasi anggaran minimal mencapai 97 persen juga. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti capaian target SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang masih di poin 78,75.
Kementerian ATR/BPN memiliki target prioritas di tahun 2024, antara lain memperluas layanan elektronik pada 100 Kantor Pertanahan, meningkatkan Zona Integritas di 100 kota, serta menyelesaikan 100 Kota Lengkap. Zona Integritas menjadi indikator penting dalam mencapai Reformasi Birokrasi yang lebih baik.
Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan organisasi yang bersih dari korupsi, meningkatkan integritas dan pengawasan dalam kinerja dan pelayanan, serta mendorong efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya kinerja dan pelayanan yang prima dan berkelanjutan.
Partisipasi dalam peningkatan Reformasi Birokrasi Zona Integritas dan Akuntabilitas Kinerja tidak hanya memberikan manfaat bagi internal Kementerian ATR/BPN, tetapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seluruh aparatur di Kementerian ATR/BPN untuk mendukung dan berkomitmen pada reformasi tersebut.
Webinar ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Kementerian ATR/BPN. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.’
