Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu kewenangan khusus Jakarta berdasarkan Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog FMB 9 dengan tema “UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota” secara daring pada Selasa (22/4/2024).
Menurut Suhajar, perdagangan menjadi elemen kunci dari DKJ karena sebanyak 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jakarta.
Suhajar menjelaskan bahwa kewenangan khusus di bidang perdagangan mencakup beberapa hal, antara lain, pertama, kekhususan dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan di sektor perdagangan. Kedua, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ketiga, pengembangan ekspor dan standarisasi konsumen. “Keempat, adalah sub bidang stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok serta barang penting mencakup penjaminan ketersediaan barang penting, pemantauan dan pengelolaan stok barang, operasi pasar, dan sebagainya. Kewenangan khusus kelima adalah sub bidang pengembangan ekspor mencakup kampanye pencitraan produk ekspor dan representasi DKJ baik dalam skala nasional maupun internasional,” jelasnya.
Selain itu, Suhajar juga menjelaskan bahwa minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disalurkan hingga ke tingkat kelurahan.
Dia menekankan bahwa kebijakan alokasi minimal persentase APBD untuk kelurahan harus didasarkan pada beban kerja dan luas wilayah administratif kelurahan guna menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.
Dengan menyajikan informasi ini secara lebih interaktif dan menggali lebih dalam tentang implikasi kebijakan tersebut, kita dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya peran Jakarta dalam sektor perdagangan dan bagaimana kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
