Indonesia sudah saatnya mengintegrasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ke dalam berbagai sektor untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional yang dapat dihadirkan oleh teknologi ini. Data dari studi PricewaterCoopers (PwC) tahun 2023 memperlihatkan bahwa AI memiliki potensi menyumbang hingga USD1 triliun atau sekitar Rp16 kuadriliun terhadap produk domestik bruto (PDB) wilayah ASEAN pada tahun 2030. Dari jumlah tersebut, Indonesia berpeluang mendapatkan hingga USD366 miliar atau Rp5,8 kuadriliun, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 18,8 persen. Angka ini jauh melampaui target pertumbuhan 8 persen yang telah ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.
Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan lima prioritas utama dalam strategi pemanfaatan AI nasional. Kelima prioritas tersebut meliputi layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta digital, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan. Setiap prioritas ini dirancang untuk memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan ekonomi secara menyeluruh.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mulai menggunakan AI untuk meningkatkan akses layanan dan akurasi diagnosis. Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit, menjadikannya alat penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif. Pendekatan yang digunakan Kemenkes, yaitu model 4P (Prediktif, Pencegahan, Partisipatif, dan Personal), sudah diterapkan dalam aplikasi SATUSEHAT Mobile. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk memantau kesehatan melalui fitur seperti perkembangan kehamilan, catatan imunisasi, hingga pencatatan pertumbuhan anak. Keunggulan ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya memberikan manfaat bagi institusi, tetapi juga secara langsung mendukung kebutuhan individu.
Di sisi lain, AI juga menjadi motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Beberapa lembaga pemerintah mulai mengadopsi pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Langkah ini menjadi fondasi peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025. Dengan layanan terintegrasi lintas kementerian dan daerah, SPBE diharapkan mampu mengeliminasi tumpang tindih layanan digital, menciptakan efisiensi yang lebih besar di sektor pemerintahan.
Pemerintah juga melihat pentingnya AI dalam pendidikan talenta digital. Dengan menerapkan pembelajaran mandiri berbasis AI, peserta pelatihan dapat mengakses materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan manfaat maksimal dari program yang diikuti.
Pengembangan kota pintar (smart city) juga menjadi fokus strategis pemerintah. Dalam bidang ini, AI digunakan untuk meningkatkan pengelolaan lalu lintas dan mobilitas. Kerjasama dengan perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih sekaligus membantu pemeringkatan kota berdasarkan implementasi layanan berbasis digital. Kota-kota yang sukses menerapkan teknologi ini dapat menjadi model bagi daerah lain, mendorong transformasi digital di seluruh Indonesia.
Di sektor keamanan pangan, AI dimanfaatkan untuk mengoptimalkan produktivitas pertanian dan pengelolaan lahan. Teknologi ini memungkinkan prakiraan cuaca dan proyeksi rantai pasok yang lebih akurat, membantu petani dan pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efisien. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan BUMN, tengah mengembangkan platform berbasis AI untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung program ketahanan gizi nasional, yang menjadi agenda prioritas pemerintahan saat ini.
Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat transformasi digital dan menjadikan AI sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2034, pemanfaatan kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Transformasi ini akan membuka peluang baru, mengatasi ketimpangan digital, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat.