Mahkamah Agung (MA) RI telah mencapai sebuah kesepakatan yang monumental dengan Stanford University untuk memulai kerja sama strategis dalam bidang penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan.
Dalam dokumen Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Kebijakan Mahkamah Agung RI (BSDK MARI), Bambang Hery Mulyono, serta David Cohen, Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice, disebutkan bahwa kerja sama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice sudah berlangsung cukup lama. Ini mencakup peningkatan kapasitas Hakim dalam sektor HAM, Hukum Lingkungan, dan beberapa aspek teknis lainnya.
Penandatanganan LoI ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam bidang hukum lingkungan, keberlanjutan, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Proses peradilan, dan pembaruan Peradilan. Rencananya, kerja sama ini akan ditingkatkan lebih lanjut dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam waktu satu tahun ke depan.
Ketua MA RI, M. Syarifuddin, menyatakan pentingnya pengembangan kerja sama dengan Stanford University. Dia berharap agar kerja sama ini bisa ditingkatkan menjadi lebih berkelanjutan, bahkan dengan kesempatan bagi para hakim Indonesia untuk menempuh pendidikan di Stanford guna mendalami berbagai aspek hukum yang menjadi prioritas.
Konsul Jenderal Prasetyo Hadi juga menyambut baik kesepakatan ini, menganggapnya sebagai pencapaian monumental. Dia berharap kerja sama tersebut dapat mendukung upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukum di Indonesia.
Penandatanganan kesepakatan ini terjadi selama kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Negara Bagian California, di mana delegasi mereka bertemu dengan berbagai instansi peradilan, penegak hukum, dan lembaga pendidikan tinggi di kawasan tersebut. Di Stanford University, mereka mengadakan dialog dengan berbagai Pusat Studi, seperti Stanford Center for Ocean Solutions, Environmental Law Clinic, dan Stanford Criminal Justice Center, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di bidang hukum.
