Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan target penurunan sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 melalui upaya transisi ke energi terbarukan dan skema perdagangan karbon. Bahkan, dengan dukungan internasional, angka tersebut bisa meningkat hingga 43,20 persen, yang diharapkan bisa mempercepat tercapainya Net Zero Emission (nol emisi bersih) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa transisi energi ini bukan hanya sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan yang harus dijalani oleh Indonesia. Ini karena sektor energi berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, mencapai 34 persen dari total emisi negara. “Inovasi energi terbarukan dan percepatan transisi hijau adalah langkah paling efektif untuk mengurangi emisi,” ujar Airlangga dalam Seminar Nasional tentang Energi Terbarukan dan Transisi Energi di Universitas Gunadarma.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, sejumlah regulasi telah diterbitkan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mendukung mekanisme perdagangan karbon. Sistem ini diimplementasikan melalui peluncuran Bursa Karbon (IDX Carbon) pada September 2023, serta Emission Trading System (ETS) pada sektor pembangkit listrik. Sistem ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030. Selain itu, rencana pensiundini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dan solar, didukung oleh pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), juga menjadi bagian penting dari upaya pengurangan emisi.
Yang menarik, Indonesia juga menjadi motor di balik terbentuknya Asia Zero Emission Community (AZEC) bersama Jepang. Melalui AZEC, Indonesia memimpin 34 proyek transisi energi yang diharapkan mendapatkan pendanaan dari skema JETP. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada masalah dalam negeri, tetapi juga aktif dalam komunitas internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Dalam upaya mendukung energi bersih, program Mandatori Biodiesel telah sukses diterapkan, dengan pencampuran bahan nabati ke dalam bahan bakar hingga 35 persen (B35). Program ini telah diakui sebagai salah satu contoh sukses penerapan energi terbarukan yang berkelanjutan. Bahkan, Indonesia tengah bersiap untuk meluncurkan Mandatori B40 pada Januari 2025, yang menunjukkan ambisi besar dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Ke depan, Indonesia juga sedang mempersiapkan produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), yang diharapkan bisa memasok 5 persen kebutuhan avtur di ASEAN. Selain itu, pengembangan energi air melalui proyek hydro energy dengan target kapasitas hingga 10 gigawatt, juga menjadi fokus utama pemerintah.
Di sisi lain, upaya riset juga tidak kalah penting dalam memperkuat langkah Indonesia menuju transisi energi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan konsep pembangkit listrik hibrida yang menggabungkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pumped Hydro Energy Storage (PHES), yang didukung oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Konsep ini sangat potensial untuk menyediakan energi listrik yang berkelanjutan, di mana PLTS beroperasi pada siang hari dan PLTMH melayani beban listrik di malam hari.
Menurut Andhika Prastawa, peneliti dari BRIN, potensi pengembangan energi air di Indonesia sangat besar, dengan sekitar 26.000 lokasi off-river yang belum dimanfaatkan, memiliki kapasitas penyimpanan energi mencapai 800 Terawatt hour (TWh). Namun, pengembangan teknologi ini masih menghadapi beberapa kendala seperti kebutuhan akan pemetaan yang lebih detail, pendanaan yang cukup, serta dukungan regulasi dan logistik.
Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset. Tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak, potensi besar energi terbarukan ini akan sulit diwujudkan.
Langkah Indonesia menuju transisi energi memang ambisius, tetapi seiring dengan regulasi yang semakin mendukung dan inovasi teknologi yang terus berkembang, ada harapan besar bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara terdepan dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Asia. Transisi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
