Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta dukungan dari semua pihak agar proses pembaruan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) 2025 – 2029 dapat berjalan dengan lancar. Menurut Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, dukungan ini sangat penting dalam memastikan negara memberikan perlindungan hak atas rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman ekstremisme kekerasan yang berpotensi menuju terorisme.
Seluruh upaya yang telah dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi hak atas rasa aman setiap warga negara dari ancaman ekstremisme kekerasan yang berpotensi menuju terorisme di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi RAN PE hingga tahun 2023 telah menghasilkan 122 aksi dari total 135 aksi yang direncanakan oleh kementerian/lembaga anggota RAN PE.
Sementara itu, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga telah mengimplementasikan 83 Program Aksi dengan manfaat yang diperoleh mencapai 5.115 orang. Dengan demikian, implementasi RAN PE telah berhasil mendukung pembentukan kebijakan terkait penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi menuju terorisme di tingkat daerah.
Tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga telah aktif dalam menetapkan kebijakan tingkat daerah dalam bentuk rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme (RAD PE), dengan delapan provinsi dan tujuh kabupaten/kota telah menetapkannya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses pembaruan Perpres RAN PE 2025 – 2029 dapat berjalan dengan efektif dan berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.
