Digitalisasi di sektor BBM bersubsidi hadir sebagai inovasi strategis untuk mencegah penyimpangan distribusi, terutama bagi para nelayan kecil yang sangat bergantung pada subsidi BBM. Pemerintah tetap konsisten menyediakan anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2025 dengan alokasi volume sebesar 19,41 juta kiloliter (kl). Pembagian ini mencakup minyak tanah sebesar 0,52 juta kl dan solar sebesar 18,89 juta kl, dengan tambahan 8,2 juta metrik ton LPG 3 kg bagi rumah tangga kecil.
Menariknya, alokasi ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19,58 juta kl, sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi dalam penyaluran subsidi. Hal ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. BPH Migas juga akan tetap mempertahankan subsidi Rp1.000 per liter untuk solar pada 2025, setelah mempertimbangkan potensi dampak sosial-ekonomi jika harga BBM mengalami kenaikan. Di sinilah digitalisasi hadir sebagai solusi untuk memastikan agar alokasi tepat sasaran.
BPH Migas telah mengalokasikan sekitar 2,3 hingga 2,4 juta kl subsidi solar khusus bagi nelayan kecil. Namun, tantangan besar terletak pada realisasi distribusi; data menunjukkan hanya 26% dari kuota yang disalurkan benar-benar diterima oleh para nelayan, sementara 74% sisanya justru mengalir ke sektor transportasi laut dan darat lainnya. Permasalahan seperti birokrasi yang rumit dan minimnya akses informasi juga menjadi kendala bagi nelayan untuk menerima subsidi solar ini.
Untuk menjawab kendala tersebut, BPH Migas meluncurkan aplikasi XTAR sebagai alat bantu digital agar nelayan dapat mengakses subsidi dengan lebih mudah tanpa harus melalui prosedur manual yang rumit. Penerapan aplikasi ini diharapkan akan mempercepat proses verifikasi dan distribusi BBM subsidi. Selain itu, aturan baru BPH Migas memperpanjang masa berlaku surat rekomendasi dari satu bulan menjadi maksimal tiga bulan, memberikan kemudahan lebih bagi nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mengembangkan inisiatif serupa dengan menggunakan sistem QR Code pada aplikasi myPertamina, agar nelayan kecil dapat membeli solar subsidi. Dengan memindai QR Code ini, yang sebelumnya telah diverifikasi oleh KKP dan dinas terkait, distribusi solar subsidi menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Sosialisasi untuk membiasakan nelayan menggunakan sistem ini pun terus digalakkan oleh pemerintah, meskipun tidak mudah untuk membangun adaptasi dalam waktu singkat. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Tak hanya itu, KKP pun membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai wilayah, termasuk di Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini, ada 404 SPBUN di seluruh Indonesia dengan tambahan 64 SPBUN yang masih dalam proses pembangunan. Keberadaan SPBUN ini membantu nelayan kecil di daerah terpencil untuk memperoleh akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap BBM subsidi.
Dukungan penyaluran solar subsidi juga datang dari BUMN seperti PT Perikanan Indonesia, yang mendistribusikan BBM subsidi di sejumlah pelabuhan besar untuk operasional kapal nelayan kecil. Pada tahun ini, PT Perikanan Indonesia menerima kuota BBM subsidi sebesar 1.128 kl per bulan dari Pertamina Patra Niaga untuk disalurkan langsung kepada nelayan yang membutuhkan di wilayah seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara di Brondong, Prigi, dan Pekalongan. Langkah ini memastikan bahwa BBM subsidi mencapai mereka yang benar-benar berhak.
Demi menjaga pasokan untuk sektor-sektor prioritas, pemerintah telah menetapkan kuota solar subsidi dalam APBN tahun 2024 sebesar 19 juta kl, meskipun diperkirakan hanya 17,96 juta kl yang akan terserap, mengingat adanya cadangan 1,03 juta kl. Selain nelayan, sektor transportasi, UMKM, layanan publik, dan pertanian juga berhak mendapatkan subsidi BBM. Proyeksi penyerapan solar subsidi diperkirakan mencapai 99,50% dari total alokasi, atau sekitar 17,88 juta kl pada akhir tahun.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan distribusi BBM bersubsidi, khususnya bagi nelayan kecil. Meski banyak tantangan, berbagai inovasi digital ini diharapkan membawa manfaat jangka panjang, menjadikan subsidi BBM tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang benar-benar memerlukannya.