Untuk memperluas pasar dan mendukung pertumbuhan industri batik di dalam negeri, pemerintah terus berupaya menciptakan peluang, salah satunya dengan menjadikan batik sebagai seragam bagi para jemaah haji. Langkah ini tak hanya bernilai budaya, tetapi juga strategis untuk memperkuat industri kecil dan menengah (IKM) batik sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung program ini. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 1083 Tahun 2023 dan SK Dirjen PHU No. 366 Tahun 2023, ditetapkan petunjuk teknis untuk produksi dan distribusi seragam batik jemaah haji. Pada tahun 2024, sebanyak 81 IKM yang memenuhi persyaratan mendapatkan izin produksi. Namun, hanya 12 di antaranya yang berhasil memperoleh pesanan melalui tender yang dilakukan bersama Bank Penerima Setoran (BPS).
Menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kemenperin, Reni Yanita, langkah ini menjadi dorongan positif bagi pasar dalam negeri, terutama untuk produk batik cap nasional. Namun, masih banyak IKM yang perlu dukungan agar dapat memperluas akses pasar dan menemukan mitra distribusi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin menyelenggarakan Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024 yang berlangsung pada 19-22 November 2024 di Jakarta. Pameran ini menghadirkan 50 IKM batik dengan berbagai program, seperti fasilitasi sertifikasi Batikmark, sesi business matching antara produsen batik dan mitra distribusi, serta diskusi interaktif tentang penguatan ekosistem industri batik.
Transformasi Pasar Batik: Tantangan dan Peluang
Meski memiliki potensi besar, industri batik nasional menghadapi tantangan serius, terutama dari persaingan pasar ekspor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor batik dari Januari hingga September 2024 mencapai USD 11,52 juta. Namun, pada 2023, sektor ini mengalami penurunan 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada triwulan kedua 2024, kontraksi ekspor mencapai 33,72%. Penurunan ini menjadi sinyal penting untuk memperkuat pasar domestik sebagai prioritas.
Pemerintah juga menggarisbawahi ancaman dari produk bermotif batik dengan harga murah yang kerap menggeser popularitas batik asli. Untuk mengatasi hal ini, Kemenperin menjalankan program sertifikasi Batikmark, yang bertujuan memastikan kualitas dan keaslian produk batik. Selain itu, sertifikasi halal melalui Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) diinisiasi untuk menjamin kenyamanan konsumen, terutama yang membutuhkan produk berbasis syariah.
Batik Sebagai Identitas Nasional
Batik bukan sekadar pakaian; ia adalah simbol identitas bangsa. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan batik di berbagai sektor, mulai dari seragam pegawai negeri hingga seragam batik KORPRI. Langkah ini juga diperluas ke jemaah haji, yang akan mengenakan produk batik cap berkualitas dari IKM lokal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri batik, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia.
Membawa Batik Kembali ke Panggung Utama
Batik tidak hanya memiliki tempat di pasar global, tetapi juga di hati masyarakat Indonesia. Untuk itu, komitmen keberpihakan belanja pemerintah sangat penting. Dengan mengutamakan produk IKM batik dalam program-program seperti seragam batik jemaah haji, pemerintah tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga memastikan bahwa batik terus menjadi kebanggaan dan identitas bangsa.
Pameran IBN 2024 dengan tema “Seragam Batik Jemaah Haji” menjadi salah satu langkah strategis untuk menghubungkan IKM batik dengan mitra distribusi, seperti bank, perusahaan travel haji, dan pemasok bahan baku. Ini adalah momentum bagi IKM untuk bangkit dan memperluas pasar mereka. Di sisi lain, masyarakat juga diajak untuk lebih sadar akan pentingnya mendukung produk lokal sebagai bagian dari kebanggaan nasional.
Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, masa depan industri batik Indonesia tetap cerah. Mari kita jaga warisan ini bersama-sama, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing.
