Ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, menjadi lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diproyeksikan bahwa pertumbuhan signifikan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2030, dengan potensi mencapai Rp5.800 triliun.
Kemajuan ini tercermin dari berbagai pencapaian Indonesia di kancah global. Indonesia berhasil naik 11 peringkat dalam World Digital Competitiveness Ranking, dari posisi 56 pada tahun 2019 menjadi peringkat 45 pada tahun 2023. Selain itu, Indonesia kini berada di peringkat ke-6 dunia untuk start-up, memimpin ASEAN dengan jumlah start-up inovatif terbanyak, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang telah mendunia.
Dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 pada 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menekankan potensi besar ekonomi digital Indonesia. Beliau memproyeksikan ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030, mencapai USD210 hingga USD360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun. Pembayaran digital juga diperkirakan akan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2030, mencapai USD760 miliar.
Presiden Jokowi menyebutkan, “Jumlah UMKM kita sangat besar, mencapai 64 juta. Digitalisasi UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Transformasi digital harus inklusif dan berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, lapisan ekonomi bawah, ekonomi mikro, dan UMKM semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa Indonesia saat ini merupakan tujuan investasi digital terbesar kedua di ASEAN, dengan nilai investasi mencapai USD21,97 miliar. “E-commerce Indonesia menyumbang 40 persen pangsa pasar di ASEAN, pada tahun 2023 mencapai USD77 miliar. Bonus demografi dengan 53 persen populasi berkemampuan teknologi menjadi kekuatan kita,” ujar Menko Airlangga.
Untuk memastikan laju pertumbuhan ekonomi digital tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal, dukungan dan fondasi yang kokoh sangat diperlukan. Ini mencakup infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi. Penguatan fondasi juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan.
Berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO), bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan dan literasi keuangan. Pemerintah, BI, OJK, dan industri berkolaborasi untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya akselerasi digital untuk inovasi dan investasi masa depan, dengan fokus pada hilirisasi semikonduktor dan pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI). “Indonesia telah dipilih oleh Amerika dalam Indo Pacific Economic Framework (IPEF) sebagai salah satu dari tujuh negara prioritas untuk ITSI Fund, khusus untuk semikonduktor. Pengembangan ekosistem AI juga akan difokuskan pada peningkatan R&D dan pengembangan teknologi futuristik di beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi,” jelasnya.
Pada akhir tahun 2023, Pemerintah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 untuk memastikan kontribusi sektor digital terhadap PDB Indonesia terus meningkat, mencapai 20 persen pada tahun 2045. Di tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.
“DEFA adalah satu-satunya kerjasama ekonomi digital di seluruh dunia. Ini menjadi percontohan di pertemuan ministerial meeting di OECD. Dengan program ini, ekonomi ASEAN yang business as usual adalah USD1 triliun diproyeksikan naik menjadi USD2 triliun. Ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan USD360 miliar akan naik menjadi USD600 miliar,” pungkas Menko Airlangga.
Pentingnya keberlanjutan dan adaptasi dalam pengembangan ekonomi digital. Selain infrastruktur dan regulasi, perhatian khusus perlu diberikan pada pendidikan dan pelatihan talenta digital agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, inklusi digital harus benar-benar merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
