Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa sekitar satu miliar orang telah meninggal dunia akibat tuberkulosis (TB) selama dua abad terakhir, jumlah yang melebihi seluruh pandemi yang pernah terjadi. Hal ini membuat TB dijuluki sebagai “pandemi senyap” yang perlu ditangani dengan segera.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wamenkes Dante dalam Pertemuan Tingkat Tinggi DPR RI untuk Eliminasi Tuberkulosis serta pembentukan Kaukus TB DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, DPR RI, pada Senin (19/8/2024). “Bayangkan, satu miliar orang meninggal karena TB—lebih banyak daripada seluruh pandemi yang pernah ada. Inilah sebabnya mengapa saya sering menyebut TB sebagai pandemi senyap,” tegasnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).
Tingginya angka TB di Indonesia menjadi latar belakang dibentuknya Kaukus Tuberkulosis. Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program yang lebih efektif dalam menangani TB di Indonesia.
Menurut data Global TB Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah India dalam hal jumlah kasus dan kematian akibat TB. Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari total penderita TB global, dengan 1.060.000 kasus dari 10.600.000 kasus TB yang tercatat pada tahun 2022.
Untuk menurunkan angka ini, Wamenkes Dante menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menangani TB di Indonesia. Komitmen tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TB, dan menjadi salah satu target utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Tujuan RPJMN adalah membentuk strategi nasional yang komprehensif untuk penanggulangan TB, mencakup upaya promotif, diagnosis, surveilans, pengobatan, dan pencegahan TB,” jelas Dante. Ia berharap bahwa Kaukus TB dapat menjadi forum yang efektif dalam memastikan keberlanjutan program penanggulangan TB, serta meningkatkan akuntabilitas di seluruh lapisan pemerintahan.
“Kaukus TB yang diinisiasi oleh Komisi IX DPR RI diharapkan dapat mengintegrasikan upaya lintas sektor dalam menanggulangi kasus tuberkulosis. Dengan demikian, kita optimis bahwa pada tahun 2030, Indonesia bebas dari TB,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa pembentukan Kaukus TB DPR RI merupakan wujud dukungan konkret dari DPR RI terhadap upaya eliminasi TB di Indonesia pada 2030 mendatang.
“Dengan adanya kaukus ini, kita bisa memperkuat koordinasi dan kolaborasi di tingkat lokal, mempercepat upaya eliminasi TB di tingkat nasional, dan memastikan bahwa setiap daerah berkontribusi dalam upaya ini,” ungkap Melki.
Kaukus TB juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyelenggara tenaga administrasi perangkat daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten. Dengan keterlibatan Kemendagri, diharapkan sosialisasi dan implementasi program eliminasi TB yang direncanakan dalam RPJMN 2025-2029 mendapatkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah.
Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengatasi TB yang telah lama menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintahan dan DPR RI menunjukkan bahwa upaya eliminasi TB tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan komitmen dari semua lini untuk memastikan bahwa target eliminasi TB pada tahun 2030 tercapai. Masyarakat juga perlu diajak berpartisipasi aktif dalam program-program penanggulangan TB, termasuk melalui edukasi dan peningkatan kesadaran akan bahaya penyakit ini. Jika tidak, TB akan terus menjadi ancaman kesehatan yang tersembunyi tetapi mematikan.
