Pemerintah Indonesia mengapresiasi konsistensi dukungan Selandia Baru terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyatakan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan Selandia Baru, terutama dalam memajukan ekonomi dan pembangunan di kawasan Pasifik. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters pada Joint Ministerial Commission (JMC) di Auckland pada 30 Juli 2024.
“Sebagai salah satu mitra penting di Pasifik, baik dalam konteks bilateral maupun kawasan, Selandia Baru memainkan peran vital dalam hubungan dengan negara-negara Pasifik. Tahun ini, kita merayakan 66 tahun hubungan bilateral RI-Selandia Baru,” ujar Menlu Retno, seperti dilansir dari laman Sekretariat Kabinet pada 31 Juli 2024.
Pertemuan JMC kali ini membahas berbagai isu, termasuk situasi di Myanmar dan Palestina. Menlu Retno menekankan bahwa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan Pasifik adalah kunci bagi Indo-Pasifik yang stabil. Untuk mencapainya, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari banyak negara. Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru sendiri telah berjalan selama setengah dekade.
Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas enam isu utama kerja sama bilateral:
- People-to-People Contact: Menlu Retno menekankan pentingnya hubungan antarwarga sebagai elemen kunci. Kedua negara telah menyelesaikan Amendment Protocol of the Education Arrangement yang siap ditandatangani, serta sedang membahas kesepakatan Working Holiday Visa.
- Perdagangan, Investasi, dan Ekonomi: Volume perdagangan kedua negara meningkat lebih dari 13 persen dalam lima tahun terakhir, meskipun ada penurunan pada tahun terakhir. Upaya keras perlu terus dilakukan, termasuk melalui:
- Penandatanganan pengaturan karantina untuk memajukan perdagangan produk pertanian.
- Pemanfaatan skema Regional Seasonal Employment (RSE) untuk tenaga kerja musiman di perkebunan Selandia Baru.
- Kerja sama di sektor halal dan peningkatan investasi di energi, wisata, dan ketahanan pangan.
- Pendanaan 15,7 juta NZD untuk kerja sama energi geothermal dalam skema Indonesia-Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Programme/PINZ.
- Pembangunan: Penandatanganan Statement of Partnership untuk tahun 2024-2026 antara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand dan BAPPENAS. Indonesia juga mengajak Selandia Baru bekerja sama dalam pengembangan proyek triangular di Pasifik, termasuk Pusat Pelatihan Pertanian Regional di Raki-Raki, Fiji.
- Keamanan: Kedua Menlu membahas penanganan kejahatan lintas batas, kontra-terorisme, keamanan siber dan maritim, serta dunia bebas senjata nuklir. Dibahas pula ancaman keamanan non tradisional dan rencana Bilateral Defence Talk di Jakarta pada September mendatang.
- HAM: Kedua negara sepakat memajukan HAM melalui mekanisme Dewan HAM, dengan Indonesia mengapresiasi dukungan Selandia Baru bagi pencalonannya di Dewan HAM tahun lalu.
- Lingkungan: Kerja sama di bidang energi geotermal melalui proyek Kamojang di Garut sejak tahun 1970-an, target emisi nol karbon sebelum 2060, dan penandatanganan MoU di bidang energi terbarukan dan konservasi energi pada September mendatang.
Selain isu bilateral, kedua Menlu juga membahas isu-isu kawasan dan global, termasuk pameran Pacific Exposition dan komitmen Indonesia terhadap Pasifik melalui kolaborasi dengan MSG dan PIF. Selandia Baru juga mendukung aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD.
Pada akhir pertemuan, kedua Menlu menandatangani dokumen Plan of Action of the Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership for the Period 2025-2029, yang mencakup berbagai isu prioritas dan kerja sama konkret di bawah kerangka Kemitraan Komprehensif kedua negara.
