Setelah perjuangan panjang, Conservation and Management Measure (CMM) on Crew Labour Standards yang diajukan Indonesia akhirnya resmi disepakati dalam pertemuan tahunan tuna dunia Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan perlindungan hak tenaga kerja perikanan di kawasan.
Perjuangan Panjang yang Akhirnya Berbuah Hasil
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, mengungkapkan bahwa usulan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa tenaga kerja perikanan asal Indonesia di kapal asing. Pelanggaran tersebut mencakup tidak dibayarkannya gaji, kondisi terlantar, perlakuan buruk di atas kapal, hingga kasus pelarungan awak kapal.
“Ini adalah isu mendesak yang kami bawa ke ranah internasional karena menyangkut keselamatan dan martabat tenaga kerja kita,” ujarnya di Jakarta (4/12/2024).
Proposal Indonesia pertama kali diajukan pada WCPFC17 tahun 2020, dengan dukungan dari sebagian besar negara anggota. Melalui pembahasan intensif selama empat tahun di bawah kelompok kerja antar-sesi (Intersessional Working Group), yang diketuai bersama oleh Indonesia dan New Zealand sebagai perwakilan Fisheries Forum Agency (FFA), akhirnya seluruh pandangan negara anggota dapat terakomodasi.
CMM: Aturan Baru untuk Hak dan Keamanan Awak Kapal
Kesepakatan ini menjadikan WCPFC sebagai Regional Fisheries Management Organization (RFMO) pertama yang mengadopsi standar tenaga kerja perikanan. CMM akan mulai berlaku pada 1 Januari 2028, memberikan waktu bagi negara-negara anggota untuk menyesuaikan regulasi nasional mereka.
Adapun poin-poin penting dalam CMM meliputi:
- Kondisi kerja dan remunerasi yang layak, memastikan awak kapal mendapatkan hak yang setara dengan upah kerja keras mereka.
- Kontrak kerja yang transparan dan adil, melindungi hak-hak kedua belah pihak.
- Prosedur perlindungan tenaga kerja, termasuk penanganan cedera serius, jatuh dari kapal, atau kematian di atas kapal.
- Jalur komunikasi yang jelas antara tenaga kerja, penyedia awak kapal (crew provider), dan keluarga terdekat.
CMM ini menunjukkan bahwa WCPFC tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga pada keselamatan dan keamanan awak kapal sebagai bagian dari ekosistem perikanan global.
Komitmen Indonesia: Melindungi Hak dan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
Delegasi Indonesia dalam WCPFC21, yang digelar di Suva, Fiji pada 27 November – 3 Desember 2024, dipimpin oleh Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Laut Lepas. Delegasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga Direktorat Pelindungan WNI.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya dokumen kerja resmi bagi awak kapal perikanan. “Rekrutmen tenaga kerja harus profesional, dan kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan. Ini adalah salah satu cara efektif untuk menghentikan rantai perbudakan di industri perikanan,” tandasnya.
Adopsi CMM bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi pesan tegas kepada dunia bahwa sektor perikanan harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Tanpa perlindungan yang layak, tenaga kerja perikanan rentan menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran hak.
Lebih jauh, keberhasilan ini juga mencerminkan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional. Dengan menjadi pelopor standar tenaga kerja di WCPFC, Indonesia tidak hanya memperjuangkan hak warganya, tetapi juga menunjukkan bahwa isu sosial dan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi aturan ini berjalan lancar, baik di tingkat nasional maupun regional. Peran aktif pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat global sangat diperlukan agar tenaga kerja di industri perikanan mendapatkan hak, keamanan, dan penghormatan yang layak. Maju terus perikanan Indonesia!
