Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggalakkan investasi berkelanjutan di pulau-pulau kecil dengan memastikan kejelasan dan kebersihan proses perizinan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, dalam Seminar Implementing Blue Economy on Small Islands Management di Mataram, NTB, pada hari Rabu (26/06/24). Seminar ini merupakan bagian dari acara “Islands of the World” Conference ke-19 yang melibatkan berbagai pihak dari kalangan akademisi, pemerintah, dan swasta yang terlibat dalam bisnis di Pulau-Pulau Kecil.
Victor menyoroti pentingnya regulasi yang baru diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya. Regulasi ini mengatur prosedur dan mekanisme pemberian izin serta rekomendasi untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dengan adanya peraturan ini, KKP ditempatkan sebagai pemimpin dalam upaya memanfaatkan pulau-pulau kecil secara optimal.
Dalam konteks ini, kepastian hukum dan kemudahan akses perizinan menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil. Victor menekankan bahwa kolaborasi antara KKP, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan kelancaran proses investasi.
Pengelolaan pulau-pulau kecil juga memerlukan kebijakan yang tepat, perencanaan komprehensif, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang efektif guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Victor menegaskan bahwa dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, ekologi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah NTB yang kaya akan potensi pulau kecil.
Para pakar seperti Profesor Alex Retraubun dari Universitas Pattimura dan Profesor Dietrich G. Bengen dari IPB juga memberikan pandangan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil harus mengutamakan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan dan implementasi di lapangan untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait.
Dengan demikian, upaya KKP dalam mendorong investasi berkelanjutan di pulau-pulau kecil Indonesia tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
