Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemblokiran anggaran sebesar 5 persen sesuai dengan kebijakan automatic adjustment dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024. Hal ini menyebabkan anggaran Otorita IKN tersisa sebesar Rp21,7 miliar dari total anggaran sebesar Rp434 miliar yang telah dialokasikan. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi kondisi geopolitik global dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut memaksa pihaknya untuk melakukan penyesuaian anggaran secara proporsional. Beberapa bagian dari anggaran Otorita IKN mengalami penurunan, seperti Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset, serta Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan. Penyesuaian ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan seefisien mungkin.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil untuk mengantisipasi situasi di luar dugaan yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal negara. Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemblokiran anggaran tersebut tidak akan mengganggu program prioritas tiap Kementerian/Lembaga (K/L), karena rata-rata penyerapan anggaran K/L setiap tahunnya berada di kisaran 95 persen.
Meskipun pemblokiran anggaran dilakukan, hal ini bukan merupakan bentuk refocusing atau pemindahan anggaran, tetapi lebih kepada pencadangan anggaran untuk kebutuhan mendesak. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, automatic adjustment dilakukan untuk mendorong K/L agar berhemat dan memprioritaskan belanja yang paling penting. Jika ada kebutuhan mendesak lainnya, K/L masih dapat menggunakan dana dari pencadangan tersebut.
Dengan demikian, kebijakan automatic adjustment memang memberikan dampak terhadap alokasi anggaran di berbagai K/L, namun hal ini juga merupakan langkah yang diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menjaga keseimbangan fiskal negara.
