Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah merancang sebuah sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawasi penggunaan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) oleh nelayan atau kelompok nelayan. Sistem ini, yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER), merupakan langkah nyata dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
Melalui SILOKER, nelayan akan lebih mudah dalam mengajukan kelompok dan mendapatkan kuota penangkapan BBL yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi. Pengajuan tersebut akan melalui proses verifikasi dan rekomendasi oleh DKP Kabupaten/Kota secara elektronik.
Selain itu, SILOKER juga memfasilitasi nelayan dalam mendapatkan surat keterangan asal (SKA) untuk memastikan ketertelusuran produk hasil tangkapan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pendataan hasil tangkapan BBL untuk memantau jumlah potensi BBL yang dimanfaatkan oleh nelayan.
Untuk mengakses SILOKER, nelayan harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan klasifikasi yang sesuai dan menjadi bagian dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) minimal 10 orang. Setiap KUB akan diberikan satu akun setelah melakukan registrasi dalam aplikasi SILOKER.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa perubahan dalam tata kelola BBL bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai pusat rantai pasok lobster dunia dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini penting untuk mendukung pembangunan sektor perikanan di Indonesia.
