Sejak tahun 2016 hingga Februari 2024, sebanyak 195 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah diselesaikan dan beroperasi dengan total nilai mencapai Rp1.519 triliun. Pemerintah telah menggunakan strategi percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema PSN untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dengan menyelesaikan 37 PSN senilai Rp475,4 triliun hingga tahun 2023, pemerintah berhasil membangun berbagai bentuk infrastruktur yang meliputi bendungan, pelabuhan, jalan tol, kawasan industri, sektor perkeretaapian, bandara, sektor energi, pendidikan, teknologi, pos lintas batas negara, dan ketenagalistrikan.
Inisiatif PSN menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui PSN, diharapkan dapat diciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menghadiri rapat internal percepatan PSN yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa hingga Februari 2024, telah diselesaikan 195 PSN dengan nilai Rp1.519 triliun, sementara 77 proyek dan 13 program masih dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian dengan nilai Rp2.960,7 triliun.
Menko Airlangga juga menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi, terutama terkait pengadaan lahan dan masalah tata ruang di 36 PSN yang ditargetkan selesai pada April–Desember 2024. Dalam upaya menyelesaikan target PSN, dukungan dari seluruh stakeholders sangatlah diperlukan.
Beberapa PSN, seperti Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi, Kawasan Industri Pupuk Fakfak, dan Kawasan Industri Terpadu Batang, membutuhkan dukungan tambahan dalam hal pengadaan lahan, percepatan proses pelepasan kawasan hutan, kompensasi hak ulayat, serta insentif harga gas bumi tertentu bagi anchor tenant.
Selain itu, dalam rapat tersebut disetujui penambahan 14 PSN baru yang akan dimulai pada tahun ini. Ke-14 PSN tersebut merupakan inisiatif swasta yang tidak membutuhkan anggaran dari APBN. Penambahan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
