Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan upaya-upaya strategis untuk menyongsong masa puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana populasi usia produktif akan mendominasi. Salah satu langkah kunci adalah melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi landasan bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertemakan ‘Pemilu 2024: Strategi Perluas Lapangan Kerja’, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menyoroti upaya pemerintah dalam merumuskan strategi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah human life cycle development, yang mencakup rentang usia dari prenatal hingga lansia, guna memastikan integrasi program pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah juga memprioritaskan persiapan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi tantangan era industri 4.0. Salah satu strategi yang digulirkan adalah pendidikan vokasi, yang telah diatur dalam peraturan-presiden dan peraturan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Penguatan pendidikan vokasi bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha, meningkatkan kualitas lulusan, serta memperluas akses pendidikan vokasi bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan industri, baik di sektor tradisional maupun digital.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Optimalisasi program link & match, serta sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, menjadi kunci dalam penciptaan tenaga kerja yang tepat guna.
Namun, tantangan tidak hanya terletak pada peningkatan kualifikasi tenaga kerja, melainkan juga pada kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Kurangnya investasi yang masuk ke Indonesia disebabkan oleh perizinan yang rumit, kondisi politik yang tidak stabil, dan kompetensi SDM yang belum memadai.
Dengan memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan investasi, yang pada gilirannya akan membuka peluang kerja yang lebih luas dan memadai. Hanya dengan langkah-langkah ini, bonus demografi yang diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2045 dapat terwujud.
