Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang pendidikan antikorupsi sebagai fondasi penting dalam membangun karakter integritas generasi muda Indonesia. Menurut Ketua KPK, Nawawi Pomolango, karakteristik seperti keberagaman, keberanian, dan kreativitas menjadi esensi yang harus ditanamkan sejak dini melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Ini bukan hanya sekadar tugas tambahan, tetapi suatu keharusan bagi para pendidik dalam membentuk generasi yang mampu bersaing secara global.
Kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam menjalankan gerakan antikorupsi secara menyeluruh. Melalui pendekatan yang sinergis, harapannya adalah untuk mengubah budaya korupsi yang terlanjur meluas di masyarakat, dan menciptakan suasana yang tidak lagi mengizinkan praktik-praktik koruptif.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti pentingnya upaya bersama dalam merangkul pemikiran visioner pada generasi penerus, yang memandang korupsi sebagai ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, implementasi pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan perlunya empat syarat utama dalam mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang efektif, termasuk regulasi yang mendukung dan monitoring yang ketat. Melalui penyusunan buku panduan, KPK berharap dapat memberikan arahan yang jelas bagi satuan pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga upaya penguatan karakter antikorupsi dapat dilaksanakan secara konsisten dan merata.
Rapat Koordinasi Implementasi PAK di lingkungan Pemda tidak hanya menjadi ajang untuk bertukar pemikiran, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun komitmen bersama dalam menghadapi tantangan korupsi. Keberadaan pemimpin-pemimpin daerah dan pendidik di dalam forum tersebut menunjukkan keseriusan dalam menjalankan visi bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan bermartabat.
