Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memberikan dukungan atas pembangunan fasilitas kendaraan listrik komersial pertama di Indonesia oleh PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR). Menurutnya, inisiatif ini akan mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
Menhub menyatakan bahwa untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik yang kuat di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik komersial seperti bus, truk, dan taksi. Komitmen pemerintah dalam mendukung ini tercermin dalam peningkatan target penurunan emisi yang telah disepakati, yang merupakan langkah konkret dalam mengurangi dampak lingkungan.
Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk pasar domestik dan global. Hal ini tercermin dalam pembangunan pusat pengujian dan sertifikasi kendaraan bermotor terbesar se-Asia Tenggara, yang memungkinkan pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor dilakukan di dalam negeri.
Stimulasi terhadap penggunaan kendaraan listrik diharapkan akan meningkatkan efisiensi energi, konservasi energi, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, hal ini juga akan berdampak positif terhadap kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan.
Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, menyoroti tingkat kandungan dalam negeri yang signifikan dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik, yang menunjukkan kemampuan industri lokal dalam bersaing secara global. Ini memberikan harapan akan masa depan industri otomotif Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mandiri.
Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier, menekankan potensi besar penggunaan bus listrik komersial di Indonesia, yang tercermin dalam peningkatan jumlah armada bus listrik pada tahun 2023. Penggunaan bus listrik di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia diharapkan akan membawa banyak manfaat, termasuk dari segi lingkungan, efisiensi, dan subsidi pemerintah.
