Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Agama. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Gus Men, panggilan akrab Menteri Agama, mengakui peran penting BPK dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya mengukur efisiensi dan efektivitas, tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.
“Dengan kehadiran kita di sini hari ini, kita menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan umat,” ungkap Gus Men.
Menag juga menjelaskan tantangan yang dihadapi Kementerian Agama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dengan memiliki ribuan Satuan Kerja (Satker) dan DIPA di seluruh Indonesia, koordinasi, integrasi, dan sinergitas menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang handal.
Sementara itu, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menggarisbawahi pentingnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai target wajib yang mencerminkan transparansi pemerintah. Namun, ia juga menekankan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan seharusnya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.
Dalam konteks ini, Gus Men berharap proses penyusunan sampai dengan pemberian opini audit dari BPK dapat berjalan lancar dan sesuai harapan. Kesuksesan ini, menurutnya, akan mencerminkan upaya bersama dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
