Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) seharusnya menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Namun, alih-alih memberikan optimisme, kehadiran lembaga ini justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya, terutama terkait kredibilitasnya di mata investor. Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa keputusan pemerintah dalam struktur kepemimpinan Danantara menunjukkan adanya potensi masalah dalam tata kelola dan independensi lembaga tersebut.
Salah satu titik kritis yang ia soroti adalah pengangkatan pejabat negara sebagai direksi Danantara. Dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk sebagai CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO, serta Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Pandu Sjahrir sebagai CIO, muncul pertanyaan besar mengenai netralitas serta independensi pengelolaan investasi nasional ini. Seharusnya, sebuah sovereign wealth fund dijalankan oleh profesional yang memiliki fokus penuh pada strategi investasi dan pengelolaan aset jangka panjang, bukan oleh pejabat yang masih terikat dalam sistem birokrasi pemerintahan.
Kebijakan rangkap jabatan ini pun mengirimkan sinyal yang kurang meyakinkan ke pasar. Bukannya menunjukkan bahwa Danantara adalah lembaga yang dikelola secara profesional dan transparan, keputusan ini justru memperkuat kesan bahwa lembaga ini hanyalah perpanjangan tangan pemerintah. Padahal, untuk menarik minat investor, sebuah dana investasi harus memiliki tata kelola yang kuat, independen, dan bebas dari intervensi politik. Jika investor merasa bahwa keputusan-keputusan strategis Danantara bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau birokrasi, maka kepercayaan mereka bisa goyah.
Selain itu, keberadaan pejabat negara dalam jajaran direksi menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan. Apakah mereka akan mampu membuat keputusan yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan jangka panjang ekonomi nasional, ataukah mereka harus tetap memperhitungkan kepentingan politik dan kebijakan pemerintah saat ini? Dengan tanggung jawab yang besar dalam dua peran berbeda, ada risiko bahwa pengelolaan Danantara tidak akan mendapatkan perhatian penuh yang seharusnya.
Dalam konteks global, banyak sovereign wealth fund yang sukses karena dijalankan oleh tim profesional dengan latar belakang investasi yang kuat, bukan oleh pejabat aktif pemerintahan. Negara-negara seperti Norwegia dan Singapura telah membuktikan bahwa independensi dalam tata kelola dana investasi sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutannya. Jika Danantara ingin mencapai level yang sama, maka pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip tata kelola yang baik, termasuk dengan menempatkan figur-figur profesional yang benar-benar bisa fokus pada misi besar lembaga ini.
Keputusan ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kepemimpinan, tetapi tentang bagaimana Indonesia membangun kepercayaan investor. Tanpa transparansi dan manajemen yang profesional, Danantara bisa saja menjadi proyek ambisius yang kehilangan daya tariknya sebelum benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
