Sehubungan dengan rencana Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan aktivitas kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada sekitar bulan Juni-Juli 2024 mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian-lembaga.
Acara resmi yang diberi judul “Rakor Membahas Rencana Aksi Jangka Pendek Bidang Pertahanan dalam Rangka Presiden Berkantor di IKN dan Hal-hal Menonjol Terkait Pembangunan Pertahanan IKN” ini diselenggarakan melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam.
Menurut Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya intensif yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama lembaga terkait dalam persiapan pertahanan IKN.
Kisdiyanto menekankan bahwa persiapan pertahanan IKN merupakan hal yang sangat penting karena IKN dianggap sebagai pusat gravitasi negara yang memengaruhi keberlangsungan dan eksistensi negara secara keseluruhan.
Dalam rapat koordinasi ini, berbagai isu penting dibahas, seperti persiapan gelar pasukan untuk pengamanan Presiden saat berkantor di IKN, kesiapan infrastruktur di IKN, serta kesiapan kantor dan hunian bagi pejabat dan staf di IKN.
Kemenko Polhukam juga telah melakukan koordinasi dengan unsur pertahanan, pelaksana pembangunan IKN, dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Timur pada akhir Januari 2024 terkait Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara.
Hal ini menunjukkan komitmen Kemenko Polhukam dalam mengawal proses persiapan pertahanan IKN secara ketat dan menyeluruh, sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
