Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservasi, dengan target penambahan luas hingga 30 persen dari lautan pada tahun 2045.
Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, menyoroti pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan mitra kerja lainnya, untuk mengatur pelayaran kapal, membentuk UPTD, meningkatkan efektivitas pengelolaan, dan menerapkan neraca sumber daya laut.
Upaya untuk mencapai penambahan luas kawasan konservasi menjadi bagian dari program ekonomi biru KKP. Tahun ini, Ditjen PKRL menargetkan penambahan luas kawasan konservasi sebesar 200 ribu Ha dan penetapan kawasan konservasi sebesar 2 juta Ha.
Firdaus Agung, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, menekankan perlunya sinergi dalam mencapai target pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Penghitungan neraca ekosistem, sumber daya ikan, dan karbon biru juga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Muhammad Saleh Goro, Kepala Cabang Dinas Perikanan Alor, menggarisbawahi pentingnya kerjasama semua pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan konservasi untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan kawasan konservasi laut merupakan strategi kunci Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan, sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam forum-forum global. Dengan strategi ini, diharapkan ekonomi biru dapat berkembang tanpa mengorbankan kesehatan dan produktivitas laut.
