Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya transformasi digital pemerintahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, menginstruksikan Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat upaya tersebut. Ini mencerminkan kesadaran akan urgensi teknologi dalam mempercepat pembangunan di Indonesia.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah transformasi BUMN Peruri menjadi “GovTech,” sebuah tim pengelola digital pemerintah. Perpres No 82/2023 mengatur kehadiran GovTech sebagai bagian dari Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan inovasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik.
Dalam pertemuan antara Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Luhut memberikan dukungan penuh terhadap transformasi digital pemerintahan. Dia mengakui bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Namun, transformasi digital ini tidak hanya sekadar implementasi teknologi. Anas menekankan bahwa Indonesia perlu memiliki layanan digital terpadu yang berbasis kebutuhan pengguna, bukan terpisah-pisah seperti sebelumnya. Ini menunjukkan kebijakan yang berfokus pada pengguna (user-centric) untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Kerja kolaboratif di semua lini juga ditekankan oleh Presiden Jokowi. Transformasi digital pemerintahan memerlukan kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencerminkan pemahaman bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan usaha bersama untuk membuat Indonesia menjadi negara terdepan dalam hal tersebut.
Perlindungan data pribadi menjadi fokus penting, sesuai dengan perhatian Presiden terhadap keamanan data. Keamanan data harus mematuhi standar internasional dan best practice untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam penggunaan layanan digital pemerintahan.
Penerapan sembilan layanan prioritas, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan digital payment, menunjukkan bahwa transformasi digital ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga fokus pada sektor-sektor krusial yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.
Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah besar untuk memodernisasi layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi.
