Persiapan peluncuran layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID bersama kementerian dan lembaga sedang berlangsung, dengan target penyelesaian pada akhir Februari 2024.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, pembahasan telah mencapai tahap teknis yang melibatkan tim dari beberapa instansi seperti Kominfo, KemenPANRB, Kemendagri, Peruri, dan BSSN. Tim teknis ini telah menyusun detail persiapan implementasi, hanya menunggu persetujuan final untuk dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.
Menkominfo menegaskan bahwa penerapan Digital ID harus mematuhi regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penerapan Digital ID diharapkan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan layanan publik dengan mempercepat proses dan mengurangi biaya. Selain itu, keamanan menjadi fokus utama dengan menerapkan teknologi tinggi untuk menjamin keamanan data masyarakat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, implementasi Digital ID harus dilakukan segera demi meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan publik. Ini menunjukkan urgensi dan komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik di Indonesia.
