Pemerintah menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi yang dimulai dari desa, terutama di wilayah tertinggal, sebagai upaya mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam acara Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025 di Jakarta (28/10/2024), menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi bagi kedaulatan bangsa.
“Swasembada pangan harus dimulai dari desa. Sehebat apapun suatu negara, jika tidak mampu memastikan ketahanan pangannya, maka negara tersebut rapuh. Indonesia memiliki tanah dan sumber daya yang sangat kaya—kini saatnya kita bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat pencapaian ini, terutama di daerah tertinggal,” ujar Yandri.
Dari Desa ke Nasional: Kunci Ketahanan Pangan dan Energi
Yandri menekankan bahwa untuk mencapai swasembada, percepatan pembangunan di desa sangatlah krusial. Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya akan tercapai dengan peningkatan ekonomi nasional saja, melainkan juga dengan kemandirian pangan dan energi di tingkat akar rumput.
Selain pangan, kemandirian energi juga menjadi agenda penting. Setiap desa, termasuk di wilayah tertinggal, harus mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. “Jika kita bisa mencapai swasembada energi, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada negara lain untuk kebutuhan minyak,” tambahnya.
Dalam konteks ini, pemanfaatan potensi alam seperti kelapa sawit dan minyak jarak menjadi peluang besar. “Kita perlu memetakan potensi di wilayah tertinggal, karena di situ ada peluang ekonomi baru yang bisa menggerakkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Yandri. BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) disebut sebagai alat utama untuk mengolah potensi ini, menciptakan sumber penghasilan baru, dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Lahan Tidur, Infrastruktur, dan Kesejahteraan Ekonomi
Dalam pandangan Yandri, pembangunan jalan dan jembatan di daerah tertinggal hanya satu bagian dari solusi. Potensi besar juga terletak pada pemanfaatan lahan tidur yang selama ini terbengkalai. Dengan strategi yang tepat, lahan-lahan ini bisa disulap menjadi kawasan produktif yang mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian pangan maupun energi.
Argumen ini menggambarkan bahwa pembangunan desa tidak lagi sekadar soal infrastruktur fisik, tetapi harus mengarah ke pembangunan ekonomi berkelanjutan. Desa bukan hanya tempat tinggal masyarakat pedesaan, tetapi juga penopang utama ketahanan pangan dan energi nasional.
Sinergi Pemerintah dan Swasta untuk Desa Berkelanjutan
Dalam acara ini, Sekjen Kemendes PDT, Taufik Madjid, dan Nurul Iman, Sekjen Indonesian Social Sustainability Forum, turut hadir bersama para pejabat tinggi dan lembaga donor. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan dan energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif dari dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Langkah ini diharapkan bisa mempercepat lahirnya ekosistem ekonomi yang berdaya saing tinggi dari desa-desa di seluruh Indonesia.
BUMDesa sebagai Katalisator Ekonomi Kerakyatan
Pendirian dan penguatan BUMDesa menjadi salah satu strategi unggulan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui BUMDesa, masyarakat dapat mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.
Yandri berharap agar pemetaan potensi desa dapat segera dilakukan, sehingga desa-desa tertinggal dapat menemukan peluang baru dalam sektor pangan dan energi. Dengan pemetaan yang baik, sumber daya yang selama ini tidak dimanfaatkan akan bertransformasi menjadi aset produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045: Berpikir Global, Bertindak dari Desa
Yandri optimis bahwa dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan energi lebih cepat. “Jika kita dapat melakukan percepatan ini, insya Allah, visi Indonesia Emas 2045 akan terwujud,” tegasnya. Desa, sebagai akar pembangunan, harus menjadi titik awal dalam setiap upaya menuju kemandirian nasional.
Langkah ini bukan hanya strategi untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi, tetapi juga investasi sosial jangka panjang. Ketika desa-desa mandiri secara ekonomi, maka ketahanan nasional akan semakin kokoh, dan Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju di panggung internasional.
Dengan demikian, pembangunan desa bukan lagi sekadar wacana, melainkan misi penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
