Dalam acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OPM Beyond 2024, Menteri Pertahanan RI, yang mewakili Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya infrastruktur tidak hanya untuk percepatan pembangunan fisik, tetapi juga untuk konektivitas dan pengelolaan yang efisien.
“One Map Policy (OMP) adalah langkah strategis untuk menciptakan efisiensi, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat,” ujar Menhan Prabowo Subianto dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024) di Jakarta.
Prabowo menjelaskan bahwa Kebijakan Satu Peta telah dimulai sejak 2016 melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016, dan diperbarui dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021. Geoportal Kebijakan Satu Peta 1.0 pertama kali diluncurkan pada 2018.
Dalam peluncuran yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Prabowo menekankan bahwa dalam kondisi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antar negara sangat ketat. Kecepatan dalam memberikan kepastian iklim usaha yang baik menjadi kunci untuk meraih investasi.
“Kita memerlukan iklim usaha yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kebijakan Satu Peta ini telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemanfaatan ruang hampir sebesar 20 juta hektare dalam waktu singkat,” kata Prabowo.
Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 merupakan langkah yang sangat strategis dan krusial bagi pembangunan Indonesia. Dengan satu peta yang terpadu, berbagai sektor dapat bekerja secara lebih efisien dan mengurangi tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Ini berarti, proses perizinan dan pembangunan dapat dipercepat, memberikan kepastian kepada investor dan meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global.
Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, kecepatan dan efisiensi menjadi kunci utama. Negara yang mampu memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang baik akan lebih menarik bagi investor. Kebijakan Satu Peta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan efektif.
Lebih jauh, dengan pengelolaan ruang yang lebih baik, potensi konflik penggunaan lahan dapat diminimalisir, yang pada gilirannya mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini juga mendukung visi Indonesia 2045 yang berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Mari kita dukung dan optimalkan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini untuk masa depan Indonesia yang lebih efisien, efektif, dan kompetitif!
