Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan identitas digital atau Digital ID.
Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan komitmen dan dukungan penuh dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital/IKD), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.
“IKD itu tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo. (Tujuannya) bagaimana NIK kita ditransformasi ke Digital ID,” tuturnya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa (09/01/2024).
Menkominfo menjelaskan saat ini Pemerintah sedang melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi.
“Nanti kita lihat prosesnya, karena baru proses pendataan. Sekarang sudah 10 juta yang sudah switching juga ke identitas digital. Kita kan ada 280 juta semua punya NIK, itu ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai handphone, QRIS dan sebagainya,” tuturnya.
Menurut Menteri Budi Arie tranformasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, penggunaan identitas kependudukan juga akan terjadi perubahan karena pesatnya perkembangan teknologi.
“Belum semuanya (peralihan identitas kependudukan dari KTP ke IKD), nanti transformasi jalan. Pasti KTP lama sudah pasti dengan sendirinya berakhir, pasti game over juga. Cuman menunggu semuanya punya,” ungkapnya.
Menkominfo menjelaskan peralihan KTP ke IKD membutuhkan proses integrasi sehingga masyarakat penerima program pemerintah seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, akan lebih muda diakses.
“Jadi semuanya diintegrasikan, ini lompatan besar bagi negara kita untuk transformasi digital,” tandasnya.
“Pemerintah sudah siap. Karena integrasinya sudah, platform-nya, terus aplikasinya, juga tentang arsitektur digitalnya. Secara konsep sudah rapi, tinggal bagaimana menyatukan semua kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara Jakarta, pada Selasa (9/1/2024).
Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk mempercepat transformasi dan layanan pemerintahan berbasis digital, dengan fokus pada pengembangan dan penerapan Digital ID. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa target penyelesaian Digital ID secara keseluruhan direncanakan hingga September 2024, dengan target sistem rampung dalam enam bulan, sesuai arahan Presiden.
Dalam upaya mencapai target ini, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, seperti KemenPANRB, Kemendagri, Kemen BUMN, serta kementerian dan lembaga terkait. Komitmen, kebersamaan, dan integrasi menjadi kunci dalam menjalankan proyek ini tanpa adanya egosektoral.
Menkominfo menekankan pentingnya aspek keamanan dan perlindungan data dalam penerapan Digital ID. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemerintah telah memberikan landasan hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat. Faktor ini menjadi perhatian utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan identitas digital.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan Digital ID mencerminkan komitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam layanan pemerintahan. Keselarasan antarinstansi, fokus pada keamanan data, dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi elemen kunci dalam kesuksesan implementasi ini. Kesimpulannya, Indonesia bersiap untuk adopsi identitas digital yang terintegrasi, dengan harapan dapat memberikan layanan yang efisien dan aman bagi seluruh warga negara.
