Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan layanan di Masjid Raya Al Jabbar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jabar dan unsur DKM Masjid Al Jabbar, Faiz Rahman, setelah rapat koordinasi terkait evaluasi dan peningkatan layanan di masjid tersebut di Kota Bandung.
Rapat koordinasi tersebut diadakan sebagai respons cepat terhadap aduan masyarakat terkait tarif parkir yang viral di media sosial. Faiz menjelaskan bahwa rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur dari Provinsi Jabar dan Forkopimcam di Kota Bandung, serta dilakukan setelah rapat via Zoom yang dipimpin langsung oleh Pejabat Pelaksana Harian (Pj) Gubernur.
Dalam rapat di Masjid Al Jabbar, semua pihak sepakat untuk melakukan penambahan dan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) guna meningkatkan pelayanan. Salah satu perbaikan yang disepakati adalah memasang imbauan terkait tarif parkir dan informasi mengenai pembayaran parkir.
Selain itu, untuk mengantisipasi hal serupa di masa depan, semua pihak juga sepakat untuk menyediakan lebih banyak kanal aduan dari masyarakat, seperti melalui aplikasi Sapawarga yang dikelola oleh Provinsi Jabar atau langsung ke DKM Masjid Al Jabbar.
Faiz menegaskan bahwa pungutan liar di Masjid Al Jabbar harus dihentikan, dan pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran lagi. Dia juga menekankan bahwa petugas yang bertugas di masjid telah mendapatkan pelatihan secara berkala terkait SOP, pelayanan, dan lain-lain.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan seperti Masjid Al Jabbar.
