Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah bermitra dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh untuk memperkuat pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan hasil dari Kesepakatan Bersama antara KKP dan USK pada 5 Februari 2024 terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui penerapan Tridarma Perguruan Tinggi.
Ipunk menekankan pentingnya sinergi dari berbagai pihak, termasuk petugas, masyarakat, dan akademisi, dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan untuk mencapai hasil yang optimal.
Suharta, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan peningkatan mutu Tridarma Perguruan Tinggi.
Dukungan dari FKP USK akan meliputi penyediaan ahli dalam menangani tindak pidana kelautan dan perikanan serta penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung penanganan tindak pidana tersebut.
Prof. Dr. Muchlisin, Dekan FKP USK, menyatakan dukungannya terhadap kerjasama ini karena memberikan kesempatan bagi akademisi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Kerjasama ini juga akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman magang atau praktik lapangan, yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ditjen PSDKP dan FKP USK dilakukan dalam acara Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) di Jakarta pada 29 April 2024. Melalui kebijakan Ekonomi Biru, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yakin bahwa subsektor budidaya perikanan Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
