Pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan anggaran untuk program makan bergizi gratis bagi anak dan ibu hamil, dari yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (29/11/2024).
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini terpaksa dilakukan karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. “Kami memang ingin memberikan Rp 15.000 per orang, namun kondisi anggaran tidak memungkinkan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menambahkan bahwa di beberapa daerah, banyak keluarga yang memiliki tiga hingga empat anak. Dengan kondisi tersebut, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per keluarga setiap hari. Meski anggaran terbatas, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memastikan kualitas dan kecukupan gizi untuk setiap anak.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa meskipun dana terbatas, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program seperti Bantuan Sosial (Bansos), Perlindungan Sosial (Perlinsos), dan Program Keluarga Harapan (PKH), sudah sangat maksimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran program makan bergizi gratis awalnya dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam implementasinya, anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di tiap daerah. Bila ada daerah yang harga makanannya lebih murah dari Rp 15.000 per anak, kelebihan anggaran tersebut akan dialihkan untuk daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar.
Namun, keputusan ini menciptakan tantangan besar. Penurunan anggaran program makan bergizi gratis berpotensi mengurangi dampak positif yang diharapkan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan fleksibel agar kualitas gizi tetap terjaga, sementara anggaran yang terbatas dapat dialokasikan dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan program ini. Pemerintah harus benar-benar memprioritaskan efisiensi dan keberlanjutan program makan bergizi demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat Indonesia.
