Pada Jumat, 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator (Menko) Muhaimin Iskandar beserta sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin Iskandar mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor guna meningkatkan kemandirian mereka. Salah satu langkah penting yang akan diambil adalah pengembangan data tunggal yang lebih akurat agar bantuan bisa tepat sasaran, serta peningkatan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi akses pada bahan baku dan memperkuat kolaborasi antar UMKM dengan usaha besar.
Selain itu, Muhaimin menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pekerja migran dengan menyediakan lebih banyak fasilitas pelatihan. Pemerintah berencana membangun 100 balai latihan kerja baru, yang khususnya dirancang untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran agar lebih siap dalam menjalani pekerjaan di luar negeri dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Ini menjadi bagian dari upaya besar untuk memastikan kesiapan mereka secara profesional.
Pemerintah juga berencana untuk memperluas akses pendanaan bagi sektor UMKM, koperasi, dan pekerja migran. Model pendanaan baru ini akan menawarkan pinjaman berbunga rendah yang disalurkan melalui skema pinjaman bergulir. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi sektor-sektor yang membutuhkan modal kerja dengan bunga yang sangat terjangkau, yang akan dikelola bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga fokus pada optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa salah satu prioritas pemerintah adalah memastikan data penerima bantuan sosial lebih tepat dan akurat. Dengan sistem yang terbuka terhadap usulan dan sanggahan dari masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan bantuan sosial bisa mendapatkannya tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memastikan tidak ada seorang pun yang terlewatkan dalam menerima bantuan yang mereka butuhkan.
Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sektor UMKM, dan memperhatikan nasib pekerja migran. Semua ini sejalan dengan visi untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
