Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memastikan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk melindungi kesejahteraan petani. Tidak boleh ada lagi praktik yang merugikan mereka, terlebih dengan alasan teknis seperti rendemen, kadar air, atau kualitas yang kerap digunakan sebagai dalih untuk menekan harga.
Dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa aturan ini harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha penggilingan padi. Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang mencoba memanipulasi harga gabah, sebuah praktik yang berpotensi menghambat program swasembada pangan yang sedang diperjuangkan pemerintah. Presiden tidak segan-segan memberikan peringatan keras bahwa siapa pun yang berani bermain dengan harga gabah akan berhadapan langsung dengan pemerintah.
Fenomena ini memang bukan hal baru. Dalam setiap masa panen raya, ada saja upaya menekan harga gabah dengan berbagai cara, seolah-olah hukum pasar menjadi senjata untuk mengorbankan petani. Presiden Prabowo dengan lantang menyatakan bahwa tindakan semacam ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan pangan bangsa. Ketika produksi melimpah, semestinya kesejahteraan petani meningkat, bukan justru ditekan demi keuntungan segelintir pihak. Upaya menurunkan harga secara sengaja ini, menurutnya, adalah bentuk pelecehan terhadap kebijakan pemerintah dan kedaulatan pangan nasional.
Presiden tidak hanya berbicara, tetapi juga siap bertindak. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada praktik yang merugikan petani. Kesejahteraan petani harus dijaga, karena merekalah produsen utama pangan yang menopang kebutuhan seluruh masyarakat. Jika mereka terus dibiarkan menghadapi tekanan harga yang tidak adil, maka ketahanan pangan nasional pun akan terancam.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan penetapan HPP ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci utama, karena harga yang adil dan menguntungkan akan memberikan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi. Tanpa jaminan harga yang layak, mustahil berharap petani akan terus bersemangat menanam padi dan berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.
Di luar kebijakan HPP, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk mendukung petani, termasuk penyediaan pupuk yang lebih terjangkau dan perbaikan sistem irigasi. Menteri Amran mengapresiasi langkah Presiden yang memastikan ketersediaan pupuk sehingga kini tak ada lagi keluhan dari petani soal kelangkaan. Ditambah dengan perbaikan irigasi yang mulai menunjukkan hasil nyata, produksi beras di Indonesia pun mengalami peningkatan yang dapat diverifikasi melalui data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebijakan ini bukan hanya soal melindungi petani, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pihak dalam rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang adil. Jika harga gabah ditekan terlalu rendah, petani akan merugi dan kehilangan semangat untuk menanam. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi tanpa mekanisme yang tepat, konsumen pun bisa terdampak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan, di mana semua pihak bisa tumbuh dan berkembang bersama.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah tidak sekadar berbicara soal kedaulatan pangan, tetapi benar-benar mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Dengan dukungan penuh dari Presiden, diharapkan para petani bisa bekerja dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus-menerus menghadapi permainan harga yang merugikan mereka. Jika ketahanan pangan adalah pilar utama sebuah bangsa, maka memastikan kesejahteraan petani adalah tugas utama yang tidak boleh diabaikan.
