Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini mengusung metode audit 5.0 untuk memastikan percepatan pelaksanaan lima program prioritas ekonomi biru berdampak positif pada keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam inovasi ini, KKP menjadi yang pertama melaksanakan audit tidak hanya berdasarkan output tetapi lebih kepada outcome, menganalisis data untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut.
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menjelaskan bahwa penerapan audit 5.0 merupakan bagian dari strategi peningkatan pengawasan lima program prioritas ekonomi biru. KKP telah mengembangkan analisis big data yang terintegrasi dengan semua unit kerja, memperkuat teknologi audit, dan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan regulasi serta program kerja. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas program, memberikan masukan perbaikan kepada mitra kerja, dan meningkatkan tingkat kepatuhan untuk mengurangi angka fraud.
Lima program prioritas ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP melibatkan perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
Dari sisi hulu, KKP berfokus pada penguatan infrastruktur pelabuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sosialisasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Selain itu, pembangunan model budidaya perikanan di darat, laut, dan pesisir juga menjadi fokus.
Untuk mendukung daya saing produk perikanan Indonesia, KKP menargetkan perluasan pasar global, penguatan sistem logistik, dan penjaminan mutu produk perikanan dari hulu hingga hilir. Pada akhir 2023, produk perikanan Indonesia telah terbebas dari tarif masuk ke pasar Jepang, yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk perikanan hingga mencapai USD7,20 miliar pada tahun 2024.
Selain itu, KKP juga menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dengan 11 satuan pendidikan tinggi dan 4.200 penyuluh perikanan, KKP berkomitmen untuk mendukung program prioritas dan memastikan persiapan sumber daya manusia yang baik.
Pengawasan di laut terhadap praktik-praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing juga menjadi fokus KKP. Dengan penambahan armada kapal pengawas dan petugas patroli, serta dukungan teknologi berbasis satelit Command Center, KKP memastikan pengawasan laut yang optimal. Ke depan, pengembangan sistem pengawasan cerdas dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI) diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan.
Dengan strategi ini, KKP bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekologi, memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini sesuai dengan komitmen KKP untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi biru di Indonesia.
