Kesiapan untuk memastikan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SMKHP) semakin diperkuat seiring dengan program revitalisasi tambak mangkrak di Pantura, khususnya untuk mendukung industri tilapia. Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), menyatakan bahwa pihaknya siap terlibat langsung dalam mengawal industri ini dari hulu hingga hilir, mulai dari proses pembudidayaan ikan hingga distribusi produk akhir. Hal ini penting karena ketersediaan bahan baku ikan yang berkualitas merupakan faktor kunci bagi kelancaran industri hilir perikanan, seperti yang ditekankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono.
Dalam program revitalisasi tambak di Pantura, Badan Mutu KKP juga akan mendampingi para pembudidaya ikan untuk memastikan mereka menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta memberikan sertifikasi untuk beberapa aspek penting dalam proses produksi ikan. Sertifikasi tersebut meliputi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB). Semua upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi.
Selain itu, Badan Mutu KKP juga memainkan peran penting dalam menjamin mutu produk perikanan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Teritorial Indonesia. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga ini telah diakui oleh otoritas kompeten di negara tujuan ekspor, menjadikannya bagian penting dalam rantai pasokan internasional. Tak hanya itu, sertifikat ini juga menjadi syarat utama untuk memastikan mutu produk perikanan yang masuk ke Indonesia.
Ke depan, Badan Mutu KKP akan terus berkoordinasi dengan berbagai unit kerja di KKP untuk mendukung kesuksesan program revitalisasi tambak di Pantura. Program ini menargetkan revitalisasi sekitar 78 ribu hektare tambak, dengan fokus awal pada 20 ribu hektare tambak mangkrak milik pemerintah. Ikan nila salin akan menjadi jenis yang dikembangkan dalam program ini, dan dengan kerja sama yang baik antar berbagai pihak, program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada industri perikanan nasional.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga telah meninjau langsung proses pengolahan ikan di PT Tilapia Nusantara Jaya. Salah satu produk unggulan yang dihasilkan dari pengolahan tersebut adalah fillet nila beku, yang telah memenuhi standar HACCP, dan bahkan diberikan sertifikat secara simbolis untuk menjamin kualitas produk. Semua langkah ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan kualitas dan kerja sama antar instansi dalam mendukung kemajuan industri perikanan Indonesia, khususnya untuk komoditas tilapia.
