Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mengukir jejaknya dalam membangun kolaborasi pendidikan yang dinamis, terutama di ranah pendidikan vokasi nonformal. Melalui program unggulan seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Kemendikbudristek, bersama Direktorat Kursus dan Pelatihan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, menggelar Sosialisasi Dana Padanan untuk PKK dan PKW Tahun 2024.
Dalam upayanya memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga kursus dan pelatihan, Pelaksana Tugas Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto, menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, Dudika, dan pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang mendapatkan padanan dana akan mendapat prioritas dalam mendukung program PKK dan PKW.
Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan memberikan prioritas bantuan kepada lembaga pendidikan yang telah menjalin kemitraan dengan entitas pemerintahan. Sebagai langkah progresif, pendanaan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan akan menjadi katalisator untuk memajukan program PKK dan PKW.
Wartanto juga mengajak untuk menjadikan tanggung jawab bersama dalam menangani anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) melalui program kursus dan pelatihan, khususnya bagi mereka yang berusia 15—25 tahun. Dukungan Pemda dan Dudika dapat beragam, termasuk bantuan CSR, praktik, dan sarana praktik untuk meningkatkan peran industri dalam memberikan pelatihan.
Dalam perspektif yang senada, Ketua Tim Kerja PKW, Kastum, menekankan bahwa program Dana Padanan menjadi kunci keberhasilan untuk mengatasi pengangguran di daerah. Kolaborasi antara pusat, Pemda, dan Dudika dianggap penting untuk mengoptimalkan hasil dari program PKK dan PKW.
Sebagai informasi tambahan, program PKK bertujuan untuk melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sementara PKW fokus pada pembentukan jiwa kewirausahaan agar peserta mampu membuka usaha berkelanjutan di berbagai bidang keterampilan. Langkah-langkah ini menciptakan landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan pengangguran dan meningkatkan akses pendidikan vokasi di Indonesia.
