Kerja sama yang erat antara Pemerintah dan Polri sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa peran Polri krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan memastikan stabilitas Indonesia, menjaga keamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas.
Hal ini disampaikan oleh Menko Airlangga dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2024 yang diselenggarakan secara hybrid di Bali pada Selasa (15/5/2024).
“Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama bagi kemajuan bangsa. Peran strategis Polri sangat penting untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, dan mengawal pembangunan ekonomi dalam negeri,” kata Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini terus membaik untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Meskipun menghadapi tantangan global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,1 persen pada triwulan pertama tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (3,9 persen), Korea Selatan (3,4 persen), dan Singapura (2,7 persen).
IMF juga memproyeksikan ekonomi Indonesia untuk 2024-2025 berada di atas rata-rata pertumbuhan global dan negara-negara berkembang lainnya.
Selain itu, tingkat inflasi juga terkendali dalam kisaran target 2,5±1 persen, dan kepercayaan investor tetap kuat. Lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Fitch, dan JCR menilai bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga berkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil, inflasi yang terkendali, serta rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkelola dengan baik.
Prospek ekonomi yang baik tercermin dari konsumsi dan investasi yang tumbuh, indeks kepercayaan konsumen yang optimis, penjualan eceran yang meningkat, aktivitas manufaktur yang berada di level ekspansi, dan kredit yang tumbuh dua digit.
“Dalam situasi ini, pemerintah akan terus memantau dan mengatasi dampak dinamika ekonomi global. Penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus dilakukan,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan tiga strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan ramah lingkungan. Strategi tersebut meliputi revitalisasi mesin ekonomi konvensional, pengembangan mesin ekonomi baru sebagai akselerator pertumbuhan masa depan, dan kebijakan responsif melalui penguatan ketahanan dan pemberdayaan sosial.
Indonesia juga menjadi negara Asia ketiga, setelah Jepang dan Korea, yang mencapai status Open for Accession Discussion untuk menjadi anggota penuh OECD. Posisi ini berpotensi besar mempengaruhi perekonomian nasional ke depan.
“Dua minggu lalu di Paris dalam Ministerial Meeting OECD, ada 38 negara dalam OECD yang menerima Indonesia sebagai calon anggota penuh OECD. Indonesia menjadi negara kedua yang diumumkan bersama dengan Argentina. Kesepakatan ini mendukung keanggotaan Indonesia di OECD sebagai langkah besar,” jelas Airlangga.
Langkah ini merupakan transformasi ekonomi berikutnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja diimplementasikan di Indonesia. Reformasi yang dilakukan melalui OECD sangat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Indonesia diminta mempersiapkan memorandum atau proposal yang perlu disampaikan kepada forum OECD dalam waktu sekitar 280 hari.
“Ini merupakan transformasi kebijakan standar regulasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan investasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. :
